Pemerintah berencana membentuk kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta usai Ibu Kota Negara resmi pindah ke Kalimantan. Ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Dilihat Liputan6.com, perihal kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional. Adapun draf RUU tentang Daerah Khusus Jakarta masih dibahas pemerintah pusat.
"Kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat yang mencakup minimal wilayah Provinsi DKJ, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi," demikian bunyi keterangan draf RUU DKJ, dikutip Kamis .
Ketua Pansus Pasca Perpindahan IKN DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, dalam poin kerja sama kawasan regional tersebut mengusulkan dibentuknya Dewan Kawasan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur . "Dengan daerah penyangga itu, bisa membantu terurainya kemacetan, penyelesaian kekurangan ruang terbuka hijau, dan juga mampu menyelesaikan masalah banjir di wilayah Jakarta," kata Pantas dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu .
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pemerintah Bentuk Dewan Kawasan Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Diketuai WapresAdapun Dewan Kawasan ini dibentuk untuk mengsinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya.
Les mer »
Sudah Tak Berstatus Ibu Kota Negara, Jakarta Tidak akan Gelar Pilkada untuk Wali Kota atau BupatiMeski Tak Menyandang Status Ibu Kota, Pemilu Wali Kota dan Bupati Tetap Tak Dilaksanakan di Jakarta
Les mer »
Ibu Kota Pindah, Wapres Ungkap DKI Jakarta akan Jadi Daerah KhususPemerintah RI akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
Les mer »
Usai Ibu Kota Pindah, Gubernur Jakarta Bisa Punya Staf KhususGubernur diizinkan untuk mengangkat staf khusus untuk membantu di pemerintahan.
Les mer »