Revisi aturan ini terus didorong sejalan dengan sejumlah kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan di calon ibu kota baru ini.
Dhony menilai, kondisi ini akan mendatangkan tanda tanya bagi masyarakat, terutama menyangkut pelayanan dasar hingga pajak. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan yang besar.
Menyangkut ketimpangan ini, Dhony menjelaskan, IKN belum memiliki Pendapatan Asli Daerah . Berbeda dengan daerah di sekitarnya yang PAD-nya terbilang sudah tinggi. Bahkan, di UU tersebut, disebutkan pula bahwa IKN tak memiliki aset. "Lalu ada wilayah yang terbelah. Bagaimana masyarakat bisa kita ayomi? Tapi kemampuan kita tidak ada. Tidak punya kekayaan, anggaran juga bukan pengelola, hanya pengguna, tidak boleh PAD, PAD masuk semua ke APBN, kalau mau program lagi harus mengajukan lagi, tidak lincah," lanjutnya.
"Saya kan arsitek pak, bukan orang hukum. Waktu pertama dilantik, dibujuk, 'pak ini UU IKN hebat, lex specialis, bapak sakti'. Tapi begitu mau diterapkan, dengan pemerintah lain benturan, pemerintah daerah benturan," kata Dhony.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
UU IKN Direvisi, Bappenas Kumpulkan Dosen hingga Guru BesarTerkait revisi UU IKN, Bappenas akan melakukan sejumlah konsultasi publik untuk mencari masukan dari masyarakat mulai dari akademisi, tokoh masyarakat hingga media.
Les mer »
Otorita Ingin Punya Opera House di IKN NusantaraOtorita IKN undang pegiat seni untuk berkontribusi memberi nyawa pada IKN Nusantara.
Les mer »
Otorita IKN Rangkul Pegiat Seni Budaya Ciptakan Roh Seni sebagai Identitas Bangsa di IKNKepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, akan merangkul para pegiat dan akademisi seni dan budaya untuk menanamkan roh seni di IKN.
Les mer »
250 Investor Diklaim Mau Masuk IKN, Garap Apa Aja?Jumlah negara dan investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN Nusantara bertambah. Apa saja yang akan digarap?
Les mer »
Mahfud MD Setuju UU Peradilan Militer Direvisi Buntut Kabasarnas dan Anak Buah Kena OTTMenko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara perihal desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Les mer »
Aturan Dagang Online Lagi Direvisi, Ini 3 Poin PentingnyaMendag Zulkifli Hasan menyatakan sudah merevisi aturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik, namun masih perlu harmonisasi.
Les mer »