Sebagai kader partai, Bambang sebut RUU Perampasan Aset bisa picu otoritarian baru.
Kendati demikian, ia membantah disebut tak memperjuangkan aspirasi publik terkait RUU Perampasan Aset. Namun, Bambang mengungkit bahwa kekuasaan di Indonesia tergantung pada partai politik yang mewakili rakyat.sudah dibilangin bahwa yang namanya kekuasaan di republik ini tergantung ketua partai. Kenapa ketua umum partai Pak Pacul? Pemilunya begitu, capres-cawapres yang mengajukan siapa? gabungan partai politik atau partai politik," ujar Bambang.
"Nomor satu surpresnya belum . Kemudian Bambang Pacul di sini, di sini tuh DPR RI terdiri dari sembilan fraksi, namanya bukan fraksi rakyat, tapi Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan lain-lain," ujar Bambang.Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, DPR selalu mendukung langkah pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Bambang Pacul Jelaskan Kontroversi 'RUU Perampasan Aset Harus Lobi Ketum'Soal RUU, Bambang Pacul mengatakan tak semua perlu lobi hingga ketum parpol. Anggota DPR juga bisa bertindak atas inisiatif setelah menampung aspirasi konstituen.
Les mer »
Jokowi Wajib Dorong RUU Perampasan Aset Demi Lindungi MasyarakatPresiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajib terus mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi kepentingan masyarakat.
Les mer »
Jokowi Diminta Tak Tunduk Melobi Ketum Parpol Demi RUU Perampasan AsetPresiden Jokowi diminta tidak tunduk terhadap permintaan Komisi III DPR buat melobi ketua umum parpol buat menyetujui pembahasan RUU Perampasan Aset.
Les mer »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Les mer »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
Les mer »
PBHI: Masyarakat Perlu Bergerak Duduki DPR Jika Pembahasan RUU Perampasan Aset MandekMasyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan ke pemerintah dan DPR demi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Les mer »