Menurutnya, rakyat di suatu daerah pemilihan (Dapil) yang pantas menentukan wakil rakyat untuk duduk di DPR RI.
BADAN Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten Kabupaten Bogor mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Ketua BPPKB Banten Kabupaten Bogor Asik Ahmad Isen mengatakan, pemilihan anggota legislatif secara langsung merupakan keniscaan dalam negara demokrasi.“Kami berharap agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem Pileg DPR RI 2024 tetap sistem Proporsional Terbuka. Sehingga yang menentukan siapa yang pantas mewakili suatu masyarakat di setiap Dapil adalah warga Dapil itu sendiri.
“Caleg tersebut adalah warga Kabupaten Bogor Asli. Pengurus BPPKB Banten Kabupaten Bogor. Seorang cendekiawan. Sehari hari berprofesi sebagai dosen, dan Insya Allah amanah sehingga dapat membawa dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan BPPKB Banten khususnya BPPKB Banten Kabupaten Bogor di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Asik.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kemendag Mau Temui KDEI Taiwan, Bahas Indomie Mengandung Zat Pemicu KankerMenurutnya, Departemen Kesehatan Taiwan memiliki ketentuan tertentu terkait dengan kandungan yang terkandung dalam suatu komposisi makanan.
Les mer »
Soal Anak Perwira Polisi Aniaya Mahasiswa, Ahmad Sahroni Minta Polri Pecat AKBP Achiruddin HasibuanMenurutnya, AKBP Achiruddin Hasibuan diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya kepada mahasiswa.
Les mer »
Heboh Kasus AKBP Achiruddin, Anggota DPR Minta Kapolda Sumut DievaluasiAnggota DPR dapil Sumut III, Junimart Girsang, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak.
Les mer »
Anggota DPR apresiasi Polda Sumut gerak cepat respons kasus AKBP AH'Saya yakin pasti ada dugaan campur tangan dari AKBP Achiruddin sehingga kasus penganiayaan oleh anaknya ini sempat mandek sampai empat bulan. Sang ayah jelas terlibat,' kata Sahroni.
Les mer »
Anggota DPR Apresiasi Polri Responsif Tanggapi Kasus Penganiayaan oleh Anak Perwira PolisiSahroni juga meminta Propam untuk mempertimbangkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena dirinya tidak ingin kasus tersebut kembali menjadi 'batu sandungan' bagi Polri.
Les mer »
Komisi III DPR Apresiasi Respons Cepat Polri Terkait Penganiayaan Anak Perwira PolisiDPR menduga ada keterlibatan oknum polisi sehingga kasus penganiayaan sempat mandek.
Les mer »