Menkumham Yasonna Laoly angkat bicara soal tindakan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil yang dikabarkan mengagunkan aset pemda senilai Rp100 miliar.
Menkumham Yasonna Laoly menduga ada penyalahgunaan atau penggelapan dalam jabatan dari tindakan Bupati Meranti nonaktif Muhammad Adil mengagunkan aset pemda ke bank.
Menurut Yosonna, aset negara atau pemda tidak bisa digadaikan tanpa alasan yang jelas dan menyangkut aset pemda harus ada persetujuan DPRD.KPK menyebut, masih mendalami soal kabar Muhammad Adil mengagunkan aset berupa gedung milik pemkab untuk pengajuan kredit ke bank. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron aset negara atau daerah tidak mungkin digunakan karena tidak bisa disita seandainya kredit macet.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
5 Kontroversi Bupati Meranti M Adil, Salah Satunya Gadaikan Kantor Bupati Rp100 MiliarBupati Meranti Muhammad Adil kini ditahan oleh KPK setetelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 6 April 2023 lalu. Ternyata Adil memiliki kontrovesi
Les mer »
KPK Telusuri Dugaan M Adil Gadaikan Kantor Bupati Meranti Rp100 Miliar | merdeka.comMuhammad Adil diduga menggadaikan kantor milik pemerintah daerah demi mendapatkan dana Rp100 miliar dari bank pada 2022.
Les mer »
Kata KPK Soal Muhammad Adil Gadaikan Kantor Bupati Meranti ke Bank Rp100 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi mengatakan tak mau gegabah untuk menyimpulkan salah tidaknya tindakan Bupati
Les mer »
Bupati Meranti Gadaikan Kantor Rp100 M, Uangnya untuk Ini!Mantan Bupati Kepulauan Meranti, M. Adil, mengadaikan kantor demi membiayai proyek ini.
Les mer »
Bupati Nonaktif Meranti, Muhammad Adil Gadaikan Kantor Pemkab Senilai Rp100 Miliar!Menanggapi penggadaian Kantor Pemkab ini, anggota DPRD Riau menilai yang dilakukan mantan Bupati Kepulauan Meranti tersebut merupakan..
Les mer »
KPK Telisik Kemungkinan Kantor Bupati Meranti DigadaikanKantor Bupati Meranti dan Mes Dinas PUPR Meranti dikabarkan tengah digadaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelisik kemungkinan itu.
Les mer »