Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa pengelolaan sedimentasi laut berisiko disalahgunakan
- Keran ekspor pasir laut kembali dibuka oleh Presiden Joko Widodo , sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dibukanya kembali keran ekspor pasir laut memicu polemik dan tudingan bahwa ekspor dibuka untuk memuluskan investasi Singapura di Ibukota Nusantara .
Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi membantah keras perihal tudingan tersebut. Menurutnya, pengelolaan hasil sedimentasi laut ini, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti reklamasi. Wahyu juga menyebut kebutuhan alam negeri belum bisa terpenuhi karena hingga saat ini reklamasi masih terus berlangsung.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa pengelolaan sedimentasi laut berisiko disalahgunakan. Apalagi menurutnya, KKP selama ini belum melakukan pengawasan dengan maksimal. Selengkapnya, saksikan diskusi Andi Shalini dengan Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi dan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPR: Revolusi Biru Tak Sejalan dengan Ekspor Pasir LautKebijakan ekspor pasir laut tidak sejalan dengan revolusi biru yang selama ini digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Les mer »
Jadi Polemik, DPR Ingatkan Efek Buruk Penambangan Pasir Laut!Jadi Polemik, DPR Ingatkan Efek Buruk Penambangan Pasir Laut!
Les mer »
Perspektif Hukum Pemanfaatan (Sedimentasi) Pasir LautPemerintah perlu menahan diri untuk melaksanakan PP No 26/2023 ini. Taat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan niscaya akan membawa suasana bernegara menjadi lebih baik. Pertimbangkan dampak negatifnya. Opini AdadiKompas Kompas58
Les mer »
PP Hima Persis Mengkritisi Eksor Pasir Laut, Begini CatatannyaPP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) mengkritisi PP Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut.
Les mer »
Kemenag Gandeng Baznas untuk Kelola Dam Haji Bagi Masyarakat IndonesiaKEMENTERIAN Agama mendatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pemanfaatan dam haji atau denda bagi jemaah haji yang tidak melaksanakan kewajiban, maupun melanggar larangan haji atau umrah.
Les mer »