Kemenkeu hanya menyetujui pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Meranti.
Guna menutupi defisit tersebut, Pemda Kabupaten Meranti juga diberikan izin untuk melakukan pinjaman daerah."Namun persetujuan itu bukan jaminan untuk melakukan pinjaman. Pinjaman harus tetap dilakukan secara kredibel, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Yustinus.
Dalam surat tertanggal 22 Juni 2022 itu disebutkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyetujui permohonan pelampauan defisit APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 4,7 persen. Pelampauan batas maksimal defisit APBD itu dapat ditutupi dengan pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar. Adapun aturan terkait pinjaman daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 dan PP 30 Tahun 2011 melarang barang milik daerah sebagai jaminan dari pinjaman.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
M Adil Gadai Kantor Bupati Meranti Rp100 Miliar, Kemenkeu Bantah Beri IzinKemenkeu membantah memberikan persetujuan kepada Bupati Meranti M Adil untuk menggadaikan aset kantor Pemda sebesar Rp100 miliar.
Les mer »
Kemenkeu Bantah Setujui Gadai Kantor Bupati Meranti Rp 100 MKemenkeu membantah tudingan yang menyebut instansinya menyetujui gadai aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Meranti senilai Rp 100 miliar.
Les mer »
Jubir Bantah Gadai Kantor Bupati Kepulauan Meranti Disetujui Kemenkeu RI |Republika OnlineKemenkeu menyetujui pelebaran defisit Meranti denga pinjaman daerah.
Les mer »
Bupati Nonaktif Meranti Gadaikan Aset Pemda Rp100 Miliar, Menkumham: Tak Bisa Seenaknya!Menkumham Yasonna Laoly angkat bicara soal tindakan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil yang dikabarkan mengagunkan aset pemda senilai Rp100 miliar.
Les mer »
Respons Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly Terkait Muhammad Adil Gadai Kantor Bupati MerantiBegini Respons Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly Terkait Muhammad Adil Gadai Kantor Bupati Meranti
Les mer »