Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengatakan sebagai pengawas eksternal Polri, pihaknya akan mengawasi dan memastikan fungsi tugas ...
Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim mengatakan sebagai pengawas eksternal Polri, pihaknya akan mengawasi dan memastikan fungsi tugas Badan Intelijen dan Keamanan Polri bekerja secara profesional di tahun politik.
Menurut Yusuf, Komponal secara intens berkoordinasi dengan pihak Polri terkait pengamanan tahapan Pemilu 2024. Koordinasi dan komunikasi terutama kepada Baintelkam Polri. Dalam hal kemampuan dan ketepatan memprediksi situasi, kondisi dan dinamika tersebut, lanjut dia, tentunya kegiatan pemantauan dan pengumpulan informasi kepada pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin aktif untuk dilakukan, termasuk kepada partai politik sebagai peserta pemilu.
“Tentunya informasi apa pun seputar agenda, rencana dan kegiatan parpol yang dipantau dan dikumpulkan oleh fungsi Intelkam Polri, secara profesional semata-mata untuk kepentingan penjagaan dan pemeliharaan kamtibmas,” ujarnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kasus BBM Bersubsidi Dihentikan, Anggota Komisi VIII DPR Laporkan Personel Polres Indragiri HilirAnggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir melaporkan personel Polres Indragiri Hilir ke Propam Polda Riau terkait penghentian pengusutan penyelewengan BBM bersubsidi.
Les mer »
Anggota Komisi XI: Kemudahan Bertransaksi Online Harus Disertai dengan KewaspadaanDia mengingatkan, jangan sampai kemudahan transaksi online membuat masyarakat terlena hingga menjadi korban penipuan atau kejahatan keuangan.
Les mer »
Satu Tahun BSIP, Anggota Komisi IV DPR: Hilirisasi Berdampak Besar terhadap Kesejahteraan PetaniKehadiran BSIP harus mampu menjaga produk pangan Indonesia.
Les mer »
Komisi XI Restui Tambahan PMN Nontunai untuk RNI, Pertamina, dan Tiga BUMN Lain"Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN non-tunai berupa konversi piutang APBN tahun anggaran 2023," kata Fathan Subchi.
Les mer »
Komisi VII DPR: Revisi UU Migas Akan Beri Kepastian HukumKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendukung eksplorasi dan produksi migas di Tanah Air.
Les mer »