LBH Masyarakat Sebut Merry Utami Alami Death Row Phenomenon, Apa Itu? TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba Merry Utami . Muhammad Afif selaku kuasa hukum Merry Utami sekaligus Direktur LBH Masyarakat menyampaikan grasi kepada kliennya diberikan Jokowi melalui Keputusan Presiden No. 1/G/2023. Keppres tersebut mengubah pidana mati Merry Utami menjadi pidana seumur hidup.
Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati.Juan E.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
LBH Masyarakat Anggap Grasi Jokowi kepada Merry Utami Hanya Setengah HatiLBH Masyarakat menilai grasi Presiden Jokowi kepada terpidana mati kasus nartkotika Merry Utami hanya setengah hati.
Les mer »
ICJR dan LBH Masyarakat Angkat Bicara Soal Jokowi yang Beri Grasi ke Merry UtamiICJR sebut grasi Jokowi ke Merry Utami adalah sebuah langkah baru penanganan terpidana mati. Namun, bagi LBHM, grasi tersebut seakan setengah hati
Les mer »
LBH Sebut Dua Wanita Korban Persekusi di Pesisir Selatan bukan Pemandu Karaoke |Republika OnlineWarga Pesisir Selatan mempersekusi dua wanita yang dituduh sebagai pemandu karaoke.
Les mer »
LBH Padang Dampingi Korban Persekusi di Pantai Pasir PutihDua perempuan korban persekusi di Pantai Pasir Putih, Pesisir Selatan, Sumatera Barat saat ini telah didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Nurani Perempuan.
Les mer »
Kementerian BUMN Belum Dapat Laporan soal Isu Larangan Jilbab di Sarinah |Republika OnlineAnggota Komisi VI sebut pelarangan jilbab disampaikan langsung Dirut PT Sarinah.
Les mer »
Ini Alasan PDIP Belum Umumkan Capres Hingga Kini |Republika OnlinePolitikus PDIP Ahmad Basarah sebut PDIP belum umumkan capres untuk jaga perpolitikan.
Les mer »