Partai Prima menuding KPU telah berlaku tidak adil dalam proses verifikasi faktual.
TEMPO.CO, Jakarta - awal terhadap partainya yang dilakukan pada tanggal 1-4 April 2023. Agus mengutarakan empat bentuk ketidakadilan yang dilakukan KPU, salah satunya mengintimidasi pengurus dan anggota yang menjalani verifikasi faktual dengan sejumlah cara.
'Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima,' kata Ketua Sidang Bawaslu Rahmat Bagja, Senin, 20 Maret 2023. Agus menjelaskan kembali bahwa Prima telah mengalami kerugian materil dan imateril yang tak ternilai dengan adanya keputusan KPU yang tidak meloloskan partainya dalam verifikasi administrasi November 2022 lalu.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Pengacara KPU: Gugatan Partai Berkarya Berbeda dengan Partai PrimaPengaca KPU, Heru Widodo, mengatakan gugatan Partai Berkarya terkait tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 dilatarbelakangi kekurangan syarat saat pendaftaran.
Les mer »
PPP Ingatkan KPU Jangan Sampai Kalah Digugat Partai Berkarya dan Partai Republik |Republika OnlineKPU diminta perkuat argumentasi dan data regulasi kepemiluan di sidang PN Jakpus.
Les mer »
KPU RI: Semua persiapan hadapi gugatan Partai Berkarya telah dilakukanAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan semua persiapan dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan ...
Les mer »
KPU Berharap PN Jakpus Tolak Gugatan Partai RepublikKPU berharap PN Jakarta Pusat menolak gugatan Partai Republik
Les mer »
KPU Harap PN Jakpus Tak Terima Gugatan Partai RepublikGugatan Partai Republik mirip dengan gugatan Prima sebagai sesama partai yang gagal lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
Les mer »
Alasan Partai Berkarya Gugat KPU Meski PN Jakpus Dinyatakan Tak BerwenangPartai Berkarya mengguggat KPU lantaran tak lolos Pemilu 2024. Gugatan ini tetap dilayangkan meski Pengadilan Tinggi DKI menyatakan PN Jakpus tidak berwenang.
Les mer »