Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

merupakan salah satu aturan yang harus ada ketika suatu negara sudah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi.

Permohonan khusus itu adalah terkait persetujuan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hal ini Mahfud sampaikan langsung kepada Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul.Formappi Anggap Sikap Bambang Pacul Tunjukan Wajah Asli DPR, Terikat Oligarki dan Money Politics

Menanggapi isu tersebut, Arsul mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tidak hanya mengemuka karena kasus dugaan transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang senilai Rp 349 triliun.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

kompascom /  🏆 9. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Les mer »

Gaya Hidup Mewah Pejabat Disorot, KPK Dorong RUU Perampasan Aset DisahkanKPK mendorong RUU Perampasan Aset disahkan. KPK menilai pengesahan aturan itu menemukan momentum di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat.
Les mer »

Banyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan AsetBanyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
Les mer »

DPR Desak Pemerintah Segera Kirim Surpres RUU Perampasan AsetDesakan agar pemerintah segera menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU Perampasan Aset ke DPR semakin kuat. Pemerintah diminta menunjukkan keseriusannya. Polhuk AdadiKompas
Les mer »

Miskinkan Koruptor, DPR Didesak Segera Sahkan RUU Perampasan AsetHimpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ini demi efektivitas pemberantasan korupsi, karena perampasan aset tersebut menyasar para koruptor.
Les mer »

KPK Dukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan!KPK Mendukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan
Les mer »