Putusan PN Jakpus Pemilu Ditunda Aneh, PDIP Minta KY Investigasi beritaterkini bukanberitabiasa sindonews news .
"PDI Perjuangan menangkap keanehan putusan PN Jakarta Pusat," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis .
Keanehan yang dimaksud ialah, pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima. Menurutnya, sudah sangat jelas merujuk UU Pemilu, hanya Bawaslu, dan PTUN yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, kata dia, PDIP bersikap bahwa putusan PN Jakarta Pusat bukan ranahnya. Sehingga, harus dibatalkan.Atas keanehan tersebut, PDIP meminta Komisi Yudisial untuk melakukan investigasi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut.
"Jadi sesuai arahan Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu lima tahunan, menolak segala bentuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU diminta untuk menunda Pemilu sampai tahun 2025. Putusan ini merupakan dari PN Jakpus yang menerima gugatan Partai Prima.Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat KPU dikarenakan merasa dirugikan, lantaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat calon peserta Pemilu 2024.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
PN Jakpus Minta Pemilu Ditunda, KY Persilakan Laporkan HakimHakim seyogyanya memang menimbang nilai yang dianut masyarakat dalam membuat putusan. Komisi Yudisial (KY) mempersilakan masyarakat melakukan upaya hukum terhadap...
Les mer »
Partai Prima akan Ajukan Kasasi atas Putusan PT DKI Soal PemiluPartai Rakyat Adil Makmur (Prima) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan penundaan pemilu 2024. Partai tersebut juga menuding KPU tidak profesional.
Les mer »
Pengamat Khawatir Terjadi Huru-hara Politik jika Pemilu 2024 DitundaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kabulkan gugatan perdata Partai Prima, salah satunya menunda Pemilu 2024 akan berimplikasi serius jika terjadi. Putusan...
Les mer »
DPW Perindo Bagi Takjil di Jakpus: Dibeli dari Pedagang untuk MasyarakatDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Perindo DKI Jakarta menggelar pembagian takjil di kawasan Benhil Jakarta Pusat. Takjil dibeli dari pedagang kaki lima untuk...
Les mer »
Belajar dari Kasus Prima, PN Jakpus Seharusnya Tolak Gugatan Berkarya dan RepublikKeberhasilan Prima dalam menggugat KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang menjadi preseden bagi partai lainnya mengambil langkah serupa. - Halaman 1
Les mer »
Gagal Lagi Ikut Pemilu, Prima Gugat KPU ke Bawaslu |Republika OnlineGugatan Prima untuk KPU ke Bawaslu bukanlah kali pertama.
Les mer »