Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Norge Nyheter Nyheter

Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 68%

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Indonesia pernah memiliki UU Antikorupi yang terlalu super power sehingga banyak penyalahgunaan.

Hal itu dia katakan saat ditanya awak media apakah PDI-Perjuangan akan mendukung pembentukanHasto mengatakan, tidak serta merta PDI-P mendukung pembentukan itu. Mereka akan melihat substatif RUU Perampasan Aset layak untuk diperjuangkan atau tidak.

Untuk itu, kata Hasto, PDI-Perjuangan akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU Perampasan Aset ini dibentuk. Dalam pernyataan terbarunya pada Kamis , Kepala Negara menyinggung soal proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai.Mahfud Ungkap Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota FATF, UU Perampasan Aset Jadi Salah Satu Kunci

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

kompascom /  🏆 9. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

DPR Sahkan 11 Undang-Undang pada Masa Persidangan IVDPR Sahkan 11 Undang-Undang pada Masa Persidangan IVPembentukan undang-undang adalah pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen
Les mer »

MK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data PribadiMK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data PribadiMK menolak gugatan terkait permohonan menguji data yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan nasional maupun pelindungan data untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah.
Les mer »

Kembali dari Cina, Warga Australia Didakwa atas Dugaan Menjual Informasi NegaraOrang kedua yang pernah didakwa melanggar undang-undang campur tangan asing Australia hadir di pengadilan
Les mer »

Ribut Penolakan Sholat Idul Fitri di Pekalongan, Ketua PBNU Jelaskan Masalahnya |Republika OnlineRibut Penolakan Sholat Idul Fitri di Pekalongan, Ketua PBNU Jelaskan Masalahnya |Republika OnlineGus Fahrur mewacanakan perlunya undang-undang tentang penetapan hari raya.
Les mer »

PAN Bakal Dukung PDI-P Jika Ingin Tetap Capres di Koalisi Besar, tapi...PAN Bakal Dukung PDI-P Jika Ingin Tetap Capres di Koalisi Besar, tapi...PAN beri sinyal bakal dukung tetap ingin capres di rencana Koalisi Besar, tapi ada syarat khususnya yakni dimusyawarahkan dulu
Les mer »



Render Time: 2025-03-31 00:55:02