Solusi Jokowi Buat Akhiri Polemik Dugaan Suap Marsdya Henri Alfiandi

Presiden Jokowi menilai polemik kasus Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi persoalan koordinasi. Penempatan TNI di lembaga sipil akan dievaluasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono ikut 'menodong' telepon genggam atau handphone untuk merekam pernyataan pers Presiden Joko Widodo sesuai peresmian sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Senin .- Persoalan hukum yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsdya Henri Alfiandi pun sampai ke telinga PresidenPolemik itu bermula setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada 25 Juli 2023 lalu.

Henri dan Afri diduga menerima suap sampai Rp 88,3 miliar dari sejumlah proyek pengadaan di Basarnas.Kepala Basarnas RI Marsdya TNI Henri Alfiandi saat diwawancarai wartawan di Kantor Basarnas Pekanbaru, Selasa . Saat ini KPK menetapkan 3 pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

"Menurut saya, masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan," kata Jokowi seusai meresmikan sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Senin .Baca juga:"Sudah, kalau itu dilakukan , rampung," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsekal Muda R. Agung Handoko berjanji kasus dugaan suap yang menjerat Henri akan diusut secara transparan.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

kompascom /  🏆 9. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

KPK Bisa Tangani Kasus Suap Kepala Basarnas dan Anak Buahnya, Ini Landasan HukumnyaKPK dinilai memiliki landasan hukum untuk menangani kasus suap terhadap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi.
Les mer »

KPK Mengaku Khilaf soal Status Tersangka Kabasarnas, Pengamat Hukum: KPK Tidak Seharusnya Minta MaafMarsekal Muda Agung Handoko menegaskan, langkah KPK Menetapkan Kasabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka, menyalahi aturan.
Les mer »

[POPULER NASIONAL] KPK Tak Terbitkan Sprindik Kabasarnas | Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi Kebijakan MuhadjirPolemik dugaan suap Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan PPDB Zonasi berada pada peringkat teratas berita terpopuler.
Les mer »

Respons Kasus Korupsi Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi, Ini Kata Panglima TNIPanglima TNI Laksamana Yudo Margono menanggapi kasus korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan bawahannya Letkol Afri Budi.
Les mer »

Saat Berstatus Tersangka, Henri Alfiandi Sudah Dimutasi dalam Rangka PensiunHenri Alfiandi dimutasi sebagai perwira tinggi Mabes TNI dalam rangka pensiun.
Les mer »

Mahfud Md Soal Polemik Kabasarnas Henri Alfiandi Tersangka KPK: Tak Perlu DiperdebatkanMahfud Md berharap perdebatan soal prosedur segera diakhiri dan fokus ke substansi utamanya, yakni kasus korupsi.
Les mer »