Bagi Muhammadiyah yang penting dia punya kompetensi, kemampuan dan dia punya integritas yang tidak kita ragukan,' kata Mu'ti.
Bagi Muhammadiyah yang penting dia punya kompetensi, kemampuan dan dia punya integritas yang tidak kita ragukan," kata Mu'ti.Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan gugatan batas usiaNamun, kata dia, hal yang harus dilihat sebagai referensi pemimpin selanjutnya adalah kompetensi dan kemampuan yang dimiliki capres dan cawapres.
“Ada juga yang usianya sangat muda, Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah bani Umayyah itu umur 35 tahun. Nabi Muhammad jadi Rasul 40 tahun, jadi terserah ukurannya mana aja itu relatif,” tambah Mu'ti. “Itu kan hanya sekadar referensi saja bahwa siapapun sebenarnya bisa saja tampil, memimpin di jabatan publik di usia berapapun," tuturnya.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Muhammadiyah Tak Masalah Soal Batas Usia Capres-Cawapres: Asalkan Punya KompetensiSekretaris Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan capres-cawapres Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan aturan di negara lain.
Les mer »
Soal Batas Usia Capres-cawapres, Muhamadiyah Sebut Tak Perlu Tiru Negara Lain - Jawa Pos"Tapi ada juga yang usianya sangat muda, Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah bani Umayyah itu umur 35," katanya kepada wartawan
Les mer »
Pakar Hukum Sebut MK Mestinya Tak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres: Itu Tugas DPR dan PemerintahPakar Hukum Tatanegara Bivitri Susanti mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya memutuskan batas usia capres-cawapres.
Les mer »
Demokrat Harap Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres Tak Mendegradasi Demokrasi dan ReformasiNamun Partai Demokrat menaruh harapan putusan MK itu tetap menjaga semangat reformasi dan iklim demokrasi di tanah air.
Les mer »
Jelang Putusan, PKS Ingatkan MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia CapresMenurut Zainuddin Paru kewenangan untuk mengubah batas usia capres merupakan wewenang DPR lantaran kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.
Les mer »
KLHK Kembali Tegaskan Tak Ada Asap Lintas Batas ke SingapuraBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Les mer »