Hakim Federal Blokir Undang-undang Tennessee yang Batasi Drag di Depan Umum

Norge Nyheter Nyheter

Hakim Federal Blokir Undang-undang Tennessee yang Batasi Drag di Depan Umum
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Hakim Federal Blokir Undang-undang Tennessee yang Batasi Drag di Depan Umum TempoDunia

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim federal di Memphis, Tennessee, AS, memblokir sementara undang-undang yang membatasi pertunjukan drag atau pria mengenakan pakaian wanita di depan umum, dengan mengatakan bahwa beleid tersebut 'kabur dan terlalu luas'.Gubernur Tennessee Bill Lee, seorang Republikan, pada Februari lalu menandatangani undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif negara bagian dan akan berlaku pada Sabtu ini, 1 April 2023.

Ia mengatakan negara telah gagal jika membenarkan kepentingan yang memaksa pembatasan.Gubernur Lee sebelumnya mengatakan, undang-undang tersebut akan melindungi anak-anak dari 'berpotensi terpapar hiburan seksual, hingga kecabulan.' Hakim memihak Friends of George's, grup teater LGBTQ berbasis di Memphis yang mengajukan gugatan terhadap negara.RUU Tennessee adalah bagian dari upaya Partai Republik mengatur perilaku orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.
Les mer »

AAJI Dukung Penerapan Undang-Undang P2SKAAJI Dukung Penerapan Undang-Undang P2SKAAJI secara reguler akan berdialog dengan semua perusahaan anggota khususnya yang membidangi legal & compliance guna mempersiapkan perubahan-perubahan aturan.
Les mer »

MK: Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undangMK: Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undangMK tak sependapat jika masa jabatan kepala desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Polhuk AdadiKompas
Les mer »

Pakar Hukum Sebut Perppu Ciptaker Disahkan dengan Mengabaikan Undang-Undang DasarPakar Hukum Sebut Perppu Ciptaker Disahkan dengan Mengabaikan Undang-Undang DasarPakar hukum menyebut PERPPU CIPTAKER sangat tergesa-gesa untuk disahkan yang akhirnya mengabaikan Undang-Undang Dasar.
Les mer »

Moeldoko: RUU PPRT juga lindungi pekerja rumah tangga di luar negeri - ANTARA NewsMoeldoko: RUU PPRT juga lindungi pekerja rumah tangga di luar negeri - ANTARA NewsPemerintah mendorong percepatan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan menjadi undang-undang. Selengkapnya:
Les mer »

Diusulkan Mahfud, RUU Ini Malah Bikin DPR Nangis! Apa Isinya?Diusulkan Mahfud, RUU Ini Malah Bikin DPR Nangis! Apa Isinya?Rancangan Undang-undang (RUU) pembatasan uang kartal tak kunjung diproses DPR.
Les mer »



Render Time: 2025-04-18 08:42:00