Komite TPPU akan membentuk satgas terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. Pembentukan satgas ini bersifat kasuistis yaitu pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komite TPPU di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa .
Dia menjelaskan terdapat perbedaan antara satgas dengan Komite TPPU. Menurut dia, pembentukan komite bersifat permanen dengan mengikuti jabatan dan periode. "Satgas itu seperti Ad hoc penyelesaian kasus ini, kasus ini, itu satgas namanya tidak permanen," kata Mahfud. Mahfud menegaskan bahwa pembentukan komite, mencakup semua urusan terkait TPPU di semua institusi. Namun menurut dia, pembentukan satgas hanya akan mengurus persoalan Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Mahfud: Komite TPPU bentuk satgas usut transaksi janggal KemenkeuMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) akan ...
Les mer »
Telusuri Transaksi Janggal di Kemenkeu, Komite TPPU Bentuk SatgasKomite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA atau LHP
Les mer »
Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Komite TPPU Segera Bentuk SatgasKomite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) segera membentuk Tim Satgas untuk menindaklanjuti transaksi Rp 349 triliun.
Les mer »
Polemik Rp349 miliar, Komisi III DPR Kembali Gelar Rapat dengan Komite Koordinasi Nasional TPPUHari ini, Komisi III kembali gelar RDPU membahas transaksi mencurigakan Rp349 miliar.
Les mer »