Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sepanjang 174.298 KM jalan rusak berat di seluruh Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan kajian yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.
"Menurut data yang dirilis BPS tahun 2021 menunjukkan, dari 546.116 KM jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten-kota di Indonesia, 174.298 KM jalan mengalami rusak dan rusak berat, atau sekitar 31%. Sisanya, 139.174 KM jalan dalam kondisi sedang dan 232.644 KM jalan dalam kondisi baik," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis .
Ali menyebut Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digelontorkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, sebanyak Rp125,18 triliun. Sedangkan di tahun sebelumnya, pagu anggaran yang diberikan mencapai Rp143,5 triliun dan 125,9 triliun .
Kasus ketiga dan keempat terjadi pada tahun 2016, yakni suap terkait Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Barat, serta modus berupa pengusulan kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu dalam kegiatan pekerjaan konstruksi jalan Werinama-Laimu. Ali membeberkan titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan jalan lengkap dengan rekomendasinya berdasarkan kajian KPK. Dalam tahap perencanaan dan anggaran, Ali menyebut korupsi pada tahap ini meliputi intervensi program yang melampaui kewenangan Pekerjaan Umum , penyalahgunaan wewenang, suap dalam alokasi anggaran, dan permintaan fee.
"Rekomendasi KPK, KemenPUPR membuat sistem informasi jasa konstruksi, KemenPUPR melakukan akreditasi ulang Asosiasi existing, KemenPUPR, Asosiasi, dan LPJK, menegakkan standarisasi sertifikasi dengan melibatkan BNSP," kata Ali.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK, Jubir KPK: Itu Urusan Pribadi Bukan LembagaWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Les mer »
Wagub Lampung dan Walkot Pangkalpinang Penuhi KPK, Klarifikasi Laporan Harta | merdeka.comSetibanya di Gedung KPK, keduanya langsung menemui tim LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
Les mer »
Eks Pegawai: Pimpinan KPK tak Ada Prestasi, Masa Minta Diperpanjang? |Republika OnlineEks pegawai KPK, IM57+ mengkritik pengajuan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Les mer »
Pimpinan KPK Minta Dewas Segera Tuntaskan Aduan Brigjen EndarPimpinan KPK meminta agar Dewas KPK dapat segera menuntaskan penanganan aduan Brigjen Endar Priantoro.
Les mer »
SKK Migas Targetkan Investasi Eksplorasi Sentuh Rp 45 TriliunMenurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan minyak dan gas hingga 2050 akan terus meningkat, kebutuhan minyak meningkat 139 persen dan kebutuhan gas meningkat 298 persen.
Les mer »
KPK Tanggapi Nurul Ghufron Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan: Itu Sikap PribadiKPK memberi tanggapan perihal permintaan penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Les mer »