Mahkamah Konstitusi meminta kepada pembentuk UU untuk tidak terlalu sering mengganti sistem pemilu yang berlaku guna memberikan kepastian kepada para pemilih dan peserta pemilu.
Hal ketiga adalah perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan simulasi sebelum perubahan benar-benar efektif dilaksanakan.
"Lima, apabila dilakukan perubahan, tetap melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna," kata Saldi Isra. Sebelumnya, MK telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
DPR Beri Tekanan kepada Mahkamah KonstitusiKomisi III DPR akan memantau putusan uji materi sistem pemilu dan menjadikannya bahan pertimbangan revisi UU MK. Adapun hakim MK menegaskan tak terpengaruh keriuhan wacana publik. Polhuk AdadiKompas
Les mer »
Ini Perbedaan Mahkamah Agung dan Makamah KonstitusiIngin tahu perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Simak ulasannya berikut.
Les mer »
Mahkamah Konstitusi Abaikan Keterangan PDIP dalam Sidang Gugatan Sistem PemiluMahkamah Konstitusi Abaikan Keterangan PDIP di Sidang Gugatan Sistem Pemilu
Les mer »
Duduk Bareng Ketua Mahkamah Konstitusi di PRJ Semalam, Jokowi Bantah Bahas Putusan Soal Sistem PemiluJokowi membantah dirinya membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan sistem pemilu saat jalan-jalan bersama Ketua MK Anwar Usman di PRJ.
Les mer »
Mahkamah Konstitusi Tegaskan Sistem Proporsional Terbuka Tetap Berlaku Saat IniMahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 itu karena dalil pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.
Les mer »
MK Putuskan Soal Uji Materi Sistem Pemilu Hari Ini, KPU Siap HadirMahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan soal uji materil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.
Les mer »