PB IDI: RUU Kesehatan Mengurangi Peran Organisasi Profesi Kesehatan

Norge Nyheter Nyheter

PB IDI: RUU Kesehatan Mengurangi Peran Organisasi Profesi Kesehatan
Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 55 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 92%

Sebanyak 478 pasal dalam RUU Kesehatan yang dirangkai dalam omnibus law, pasal berkaitan organisasi profesi kini hanya ada 4 pasal.

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan dinilai mengurangi peran organisasi profesi kesehatan yang sebelumnya memiliki kewenangan pengelolaan termasuk masalah etik, namun dalam RUU Omnibus Law tersebut sudah tidak ada.

Selain itu, Adib mengatakan saat ini banyak sekali pasien-pasien yang dengan mudah menuntut profesi tenaga kesehatan. Sehingga PB IDI mempertanyakan apakah RUU tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan.Pada Pasal 326, 327, dan 328 BAB Penyelesaian Sengketa norma yang disebutkan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hanya norma abstrak.

"Artinya ketika dokter menjalankan profesinya berdasarkan RUU ini maka dengan ketiga pasal tersebut ada 3 tuntutan yang bisa terjadi yakni dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran , tuntutan dari kasus, tuntutan dari masalah perdata," ujarnya. Dampaknya dokter dan nakes akan melakukan upaya kesehatan berbayar tinggi. Kesehatan berbayar tinggi yakni dilakukan skrining dan pemeriksaan menyeluruh untuk menghindari penyakit yang terlewat dan menghindari tuntutan.

"Sehingga nakes melakukan pola defensive medicine dan itu sangat kontradiktif atau paradoks dengan kesehatan nasional yang standar pelayanan kesehatan minimal sehingga ini perlu menjadi perhatian," pungkasnya.

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Penyederhanaan Izin Dokter dalam RUU Kesehatan Dapat Merugikan MasyarakatPenyederhanaan Izin Dokter dalam RUU Kesehatan Dapat Merugikan MasyarakatPemerintah mengusulkan penyederhanaan sistem penerbitan surat tanda registrasi dan surat izin praktik tenaga kesehatan. Namun, upaya itu perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan marwah profesi kedokteran. Kesehatan AdadiKompas
Les mer »

RUU Kesehatan Juga Singgung Aborsi, Poin Ini Jadi Sorotan Dokter KandunganRUU Kesehatan Juga Singgung Aborsi, Poin Ini Jadi Sorotan Dokter KandunganRUU Kesehatan Omnibus Law juga membahas ketentuan aborsi. Beberapa poin jadi sorotan dokter kandungan termasuk usia maksimal yang diubah dari aturan sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya.
Les mer »

RUU Kesehatan, Uni Irma Ingatkan Kemenkes Jangan Potong Kompas ke BalegRUU Kesehatan, Uni Irma Ingatkan Kemenkes Jangan Potong Kompas ke BalegAnggota Komisi IX DPR Uni Irma Suryani Chaniago ingatkan Kemenkes jangan potong kompas pembahasan RUU Kesehatan ke Baleg DPR. Ingat kasus RUU Ciptaker.
Les mer »

RUU Kesehatan Dinilai Bisa Atasi Obesitas RegulasiRUU Kesehatan Dinilai Bisa Atasi Obesitas Regulasi'Obesitas regulasinya paling banyak Indonesia ada 15 undang-undang di sektor kesehatan.'
Les mer »

Kemenkes: RUU Kesehatan Perbaiki Aturan Norma yang Tumpang TindihKemenkes: RUU Kesehatan Perbaiki Aturan Norma yang Tumpang TindihRUU Kesehatan dapat memperbaiki regulasi dan norma yang serupa bahkan tumpang tindih di berbagai undang-undang (UU).
Les mer »

Selama Ramadhan, Baznas Beri Layanan Kesehatan Keliling di Pesantren dan Panti |Republika OnlineSelama Ramadhan, Baznas Beri Layanan Kesehatan Keliling di Pesantren dan Panti |Republika OnlineLayanan kesehatan gratis merupakan program Ramadhan dari Divisi Kesehatan Baznas
Les mer »



Render Time: 2025-04-04 10:47:22